GARDATIMURNEWS.COM ][ TAKALAR –Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye memimpin penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekalyh igus menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap keberlangsungan fungsi partai politik sekaligus penguatan kehidupan demokrasi di daerah.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Takalar, total bantuan keuangan yang dialokasikan pada tahun anggaran 2026 mencapai.
Rp1.109.868.000. Dana tersebut diberikan kepada 11 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Takalar.
Adapun rincian bantuan tersebut yakni:
Partai NasDem: Rp147.888.000
PKB: Rp145.950.000
PPP: Rp124.596.000
PDI Perjuangan: Rp113.028.000
Partai Golkar: Rp105.528.000
Partai Gerindra: Rp103.710.000
Partai Gelora: Rp84.444.000
Partai Demokrat: Rp80.502.000
PKS: Rp79.218.000
PAN: Rp68.550.000
Partai Hanura: Rp56.454.000.
Penandatanganan NPHD menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan keuangan tersebut.
Pemerintah daerah berharap dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kegiatan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen politik dalam mendukung pembangunan Kabupaten Takalar.
Menurutnya, partai politik memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu wadah masyarakat dalam menyampaikan, menyerap, serta memperjuangkan aspirasi.
“Partai politik memiliki peran penting dalam membangun demokrasi dan menyerap aspirasi masyarakat,” demikian garis besar pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Penyerahan bantuan kemudian dilakukan kepada perwakilan masing-masing partai politik. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan rangkaian acara resmi lainnya.
Pemerintah Kabupaten Takalar berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat digunakan secara tertib, transparan, dan sesuai peruntukannya sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan demokrasi serta pembangunan daerah.( D T )
