GARDATIMURNEWS.COM ][ TAKALAR – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Hukum Analisis Hak Azasi Manusia (LPPH-ANALISIS HAM) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan menyatakan kekecewaannya terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan PT Pabrik Gula (PG) Takalar. Hal ini menyusul sulitnya akses untuk menemui pimpinan tertinggi perusahaan guna mengonfirmasi sejumlah isu krusial.
Ketua LPPH-ANALISIS HAM DPW Sul-sel Ruslan bersama awak media diketahui telah melakukan kunjungan sebanyak dua kali ke kantor Pabrik Gula Takalar. Namun, pada kunjungan kedua yang berlangsung hari ini, mereka hanya diterima secara resmi oleh Asrul selaku perwakilan dari Perusahaan bagian Sumber Daya Manusia (SDM).
Tujuan utama kedatangan lembaga dan jurnalis tersebut adalah untuk menggali data akurat mengenai efektivitas dan produktivitas perusahaan dalam pengelolaan perkebunan tebu serta produksi gula. Selain itu, mereka juga berniat mempertanyakan perkembangan penanganan konflik agraria yang berkepanjangan antara warga setempat dengan pihak PT Pabrik Gula Takalar.
“Kami menyayangkan sikap pimpinan tertinggi yang terkesan menutup diri. Kami sudah dua hari berturut-turut datang ke sini demi mendapatkan perimbangan informasi (cover both sides) terkait persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan hak-hak masyarakat sekitar, namun gagal menemui pengambil kebijakan utama,” ujar Ruslan perwakilan LPPH-ANALISIS HAM DPW Sulsel.
Ada beberapa poin krusial yang dinilai publik perlu dibuka secara transparan oleh manajemen Pabrik Gula Takalar, di antaranya:
1. Perkembangan dan Grafik Produksi Tebu. Kejelasan mengenai volume dan realisasi produksi tebu dalam satu musim giling terakhir.
2. Efektivitas Karyawan dan Perawatan Lahan. Berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan masyarakat, hamparan tanaman tebu di kawasan tersebut tampak terbengkalai, dipenuhi semak belukar, serta banyak lahan kosong yang tidak produktif. Selain itu, fasilitas di area kantor tampak kusam tak terawat, ditambah kondisi akses jalan masuk yang rusak parah.
Saat dikonfirmasi, staf SDM PG Takalar, Asrul, berdalih bahwa kondisi lahan yang dipenuhi semak belukar tersebut disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki perusahaan saat ini. Ia juga membenarkan adanya konflik internal yang tengah dihadapi oleh perusahaan.
Lebih lanjut, Asrul hanya membeberkan informasi normatif terkait status korporasi saat ini, di mana telah terjadi perubahan manajemen struktural. Menurutnya, tata kelola lahan perkebunan dan unit produksi gula di PG Takalar kini telah dipisah, sekarang PT. Sinergi Gula Nusantara, ujarnya.
LPPH-ANALISIS HAM DPW Sulsel menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai salah satu potensi di daerah. Pabrik Gula di Takalar merupakan salah satu perusahaan BUMN dengan skala besar, dapat menyerap banyak tenaga kerja. Seharusnya mencerminkan profesionalisme, bukan justru memperlihatkan kemunduran fasilitas fisik dan abai terhadap penyelesaian konflik agraria dengan masyarakat lingkar perkebunan.(*)
