GARDATIMURNEWS.COM / Makassar —, Dalam Orasinya yang dilakukan oleh Gerakan Perjuangan Aktivis mahasiswa mengecam pembatasan kebebasan berpendapat yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.
Mereka mengungkapkan keprihatinan atas situasi negara yang penuh dengan berbagai masalah, termasuk Putusan Mahkamah Konsitusi ( MK ) yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.
Salah satu poin kritik utama yaitu indonesia darurat demokrasi, Seperti syarat capres-cawapres, itu tiba-tiba dihilangkan oleh hakim. Bagaimana bisa, kebijakan publik yang berkaitan dengan proses demokrasi itu ditentukan oleh orang yang tidak dipilih secara demokratis. bagaimana kekuasaan kehakiman ini diperas untuk membenarkan keinginan politik, ”ucap Riswandi Saputra Selaku Ketua Umum GPAM”.Jum’at (27/10/2023)
Bahkan, jika melihat posisi MK sebagai penegak hukum di Pemilu 2024, kondisi ini terbilang sangat mengkhawatirkan.
Dalam hal ini, mereka mengutip beberapa contoh konkret seperti penggusuran masyarakat Rempang di Batam yang dianggap tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Mereka juga mengkritik aparat negara yang mereka anggap sebagai alat intimidasi dan represif oleh pengusaha terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan tanah leluhurnya dari perampasan.
Pembacaan Pernyataan sikap, Gerakan Perjuangan Aktivis Mahasiswa (GPAM)
Sebagai respons terhadap situasi ini, GPAM melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Munuju Hari Sumpah Pemuda. Mereka mengajukan beberapa tuntutan, termasuk:
1. Tolak Politik Dinasti
2. Turunkan Harga BBM
3. Pembebasan pendidikan secara gratis.
4. Hentikan perampasan tanah masyarakat adat di Rempang Batam.
Sebelum membubarkan diri Gerakan Perjuangan Aktivis Mahasisswa meminta pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan memastikan hak-hak rakyat Indonesia terlindungi. Tandasnya.(IT)