GARDATIMURNEWS.COM ][ TAKALAR, SULSEL – Aktivitas dugaan pengurasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU 74.922.03 Tama’la’lang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, semakin meresahkan masyarakat. Praktik yang diduga dilakukan oleh sejumlah mafia solar tersebut disebut berlangsung secara berulang, baik pada siang maupun malam hari.
Kondisi ini memicu keresahan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari sopir truk, nelayan, petani hingga pelaku usaha penggilingan padi keliling yang sangat bergantung pada ketersediaan solar bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Berdasarkan informasi dan keluhan warga, solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Warga menilai aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan solar di lapangan. Mereka khawatir semakin sulit mendapatkan BBM untuk kebutuhan pekerjaan, sementara solar bersubsidi merupakan salah satu penunjang utama roda perekonomian masyarakat kecil.
Ironisnya, menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, salah seorang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut saat ini sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan. Namun, warga mengaku aktivitas pengambilan solar yang diduga ilegal masih terus berlangsung.
Situasi ini kemudian memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Bahkan, muncul dugaan dan kecurigaan warga mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan dan tidak dapat disimpulkan tanpa adanya hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Sulawesi Selatan, untuk turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa pola pengisian, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran solar bersubsidi.
Warga juga meminta Pertamina dan instansi terkait tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap SPBU 74.922.03 Tama’la’lang dinilai perlu diperketat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan solar, sementara pihak-pihak tertentu diduga bebas mengambil solar dalam jumlah besar,” demikian keresahan yang disampaikan warga.
Masyarakat berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara transparan. Mereka menginginkan adanya kepastian hukum serta pengawasan yang tegas agar hak masyarakat kecil untuk memperoleh BBM bersubsidi tidak terus dirugikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan praktik pengurasan solar bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak pengelola SPBU, Pertamina, maupun aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan fakta dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
