GARDATIMURNEWS.COM ][TAKALAR – Perputaran roda ekonomi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dipastikan akan meningkat tajam dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah Kabupaten Takalar secara resmi mulai memproses pencairan berbagai kewajiban keuangan daerah dengan total anggaran yang fantastis, mencapai sekitar Rp50 miliar.
Alokasi anggaran yang besar tersebut disiapkan guna membayar hak-hak aparatur dan perangkat daerah, meliputi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa, hingga pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, usai memimpin pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional di Ruang Rapat Bupati Takalar pada Rabu (17/6/2026). Dalam konferensi pers tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo-SP Takalar Suhardiyanto serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar Ahmad Rivai.
“Hari ini pembayaran TPP dan Gaji ke-13 mulai diproses. Jika administrasinya lengkap, maka akan segera dibayarkan,” ujar Daeng Manye di hadapan awak media.
Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus berupaya memenuhi hak-hak para ASN. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kesejahteraan aparatur negara, yang diharapkan mampu menjadi stimulus utama dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Takalar.
Berdasarkan rincian teknis dari Pemkab Takalar, anggaran sekitar Rp13 miliar dialokasikan khusus untuk membayar TPP ASN periode bulan Januari hingga Maret 2026. Sementara itu, untuk pembayaran Gaji ke-13 yang menyasar sekitar 4.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp25 miliar.
Selain memprioritaskan pemenuhan hak ASN, sebagian anggaran dari total Rp50 miliar tersebut juga digunakan untuk memastikan pembayaran Siltap bagi Aparatur Desa berjalan lancar, demi mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan dari tingkat terbawah.(Ruslan)
