GARDATIMURNEWS.COM | Gowa.- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sila kelima dalam Pancasila, seolah tak berlaku bagi Supiati, seorang warga Dusun Gambong, Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
“Hidup dalam kondisi kemiskinan, Supiati tak pernah menerima bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program bantuan lainnya dari pemerintah”
Kondisi rumah Supiati menggambarkan keprihatinan mendalam. Berdinding kayu yang mulai rapuh dan beralaskan tanah, tempat tinggalnya jauh dari kata tidak layak. Meskipun demikian, ia tidak terdaftar dalam pendataan penerima bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah desa setempat.
Minim Pendataan dari Pemerintah Desa Menurut penuturan warga sekitar, pemerintah Desa Tangke Bajeng dinilai kurang maksimal dalam mendata warga miskin, khususnya sejak program bantuan sosial dari pemerintah pusat diluncurkan.
“Kami sering mendengar ada bantuan, tapi entah mengapa Supiati tidak pernah tercatat sebagai penerima. Padahal, jelas kondisinya sangat membutuhkan,” ujar salah satu tetangga Supiati yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas dan keadilan distribusi bantuan sosial. Bagaimana mungkin seorang warga seperti Supiati, yang jelas tergolong miskin, tidak masuk dalam daftar penerima bantuan?
Harapan Akan Perubahan
Masalah ini mengundang perhatian berbagai pihak untuk mengevaluasi kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya. Pendataan yang tepat sasaran sangat penting untuk memastikan bahwa program pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Supiati dan warga lain yang senasib berharap agar pemerintah desa segera melakukan pendataan ulang yang lebih menyeluruh dan transparan. Mereka juga berharap perhatian dari pemerintah kabupaten hingga pusat untuk menegakkan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara.
“Semoga ke depannya tidak ada lagi warga miskin yang luput dari bantuan. Ini bukan sekadar bantuan materi, tapi bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya,” harap seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Desa Tangke Bajeng belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.(Red/*)