GARDATIMURNEWS.COM | GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk pembebasan lahan di tiga lokasi berbeda pada tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023, ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, dan Kecamatan Bajeng.
Kecamatan Manuju: Rp1,4 miliar untuk lahan seluas 6.476 m² guna pembangunan kantor camat, dengan estimasi harga Rp215 ribu per meter.
Kecamatan Bajeng (TPA Cadika): Hampir Rp1,5 miliar untuk pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), setelah sebelumnya pada tahun sebelumnya dianggarkan Rp2 miliar.
Kecamatan Pallangga: Hampir Rp1 miliar untuk pembukaan jalan alternatif yang menghubungkan Jalan Pangka Binanga dengan Poros Provinsi setelah jembatan kembar dari arah Kota Makassar.
Ketua Koalisi Besar Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB), Syafriadi Djaenaf, menilai anggaran pembebasan lahan yang dikeluarkan Pemkab Gowa tidak rasional. Ia menduga adanya dugaan kongkalikong dalam proses pembebasan lahan tersebut, terutama terkait lahan untuk kantor camat Manuju.
“Harga tanah di Kecamatan Manuju itu berkisar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per meter untuk lahan kecil seperti kavling. Tidak logis jika harga yang dipatok pemerintah mencapai Rp215 ribu per meter untuk lahan seluas itu,” tegas Syafriadi Djaenaf, Senin (10/2/2025).
Selain itu, Syafriadi juga menyoroti pembebasan lahan di Kecamatan Pallangga untuk jalan alternatif. Ia menyebut bahwa pihaknya tengah menyusun rencana investigasi untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam proses tersebut.
“Kami sedang membentuk tim investigasi untuk menelusuri indikasi adanya dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan jalan alternatif di Pangka Binanga,” ujarnya.
Tak hanya itu, Syafriadi juga menyoroti status kepemilikan lahan TPA Cadika di Kecamatan Bajeng. Ia menduga lahan tersebut telah dibebaskan sebelumnya pada era kepemimpinan Azikin Solthan saat menjabat sebagai Camat Bajeng.
“Kami memperoleh informasi bahwa lahan TPA ini sudah pernah dibebaskan sebelumnya. Kami akan melakukan pengecekan lebih jauh terkait status kepemilikannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Gowa belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan tersebut. Investigasi lebih lanjut dari pihak terkait diharapkan dapat mengungkap kejelasan penggunaan anggaran tersebut.(Tim media TIB/*) Bersambung