GARDATIMURNEWS.COM |TAKALAR – Koalisi Besar Masyarakat Sipil Lembaga Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk memeriksa Direktur Utama RSUD H. Padjonga Dg Ngalle. Permintaan ini diajukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023. Selasa, 28 Maret 2025.
Presiden TIB, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya belanja barang dan jasa BLUD RSUD H. Padjonga Dg Ngalle senilai Rp4.925.580.110 yang dilakukan tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan agar RSUD H. Padjonga Dg Ngalle menyetorkan pendapatan jasa giro atas klaim Jamkesmas untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar Rp103.972.220 ke kas negara.
“Ironisnya, realisasi belanja barang dan jasa BLUD serta pengembalian kelebihan pembayaran klaim dan penyetoran jasa giro ini tidak dianggarkan sebelumnya dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2023,” tegas Daeng Mangka.
Lebih lanjut, pemeriksaan terhadap realisasi belanja RSUD H. Padjonga Dg Ngalle menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD tersebut menyajikan anggaran realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp34.469.776.960 atau 123,74%. Angka ini melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar Rp30.641.846.221 atau 110% dari anggaran.
Pelampauan anggaran ini disebabkan adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran klaim dan penyetoran jasa giro ke rekening kas negara yang tidak dianggarkan sebelumnya. Mirisnya, hingga saat ini, pelampauan ambang batas fleksibilitas tersebut belum diajukan ke Bupati Takalar(Pejabat Lama Saat itu)dan belum mendapatkan persetujuan.
“Kami mendesak Kejati Sulsel untuk segera memeriksa Direktur Utama RSUD H. Padjonga Dg Ngalle. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik harus ditegakkan demi kepercayaan masyarakat,” tutup Daeng Mangka.(Tim Media TIB)