OPINI
Oleh: ( Pater Frans Magnis Soseno, SJ
GARDATIMURNEWS.COM | PAPUA – Senin(26/12/2022) Papua di Masa Orde Lama, Orde Baru hingga Era Otsus. Conflic West Papua is Internasional problem ( Pilep Karma ).
Papua adalah Provinsi Paling Timur Nusantara yang selalu hambatan dalam berbagai pembangunan karena persoalan mengakar cacatnya Integrasi Indonesia 1963, Belanda Melalui UNTEA atas desakan Amerika Serikat sesuai kajian PJ. Doroglever. Buku : Tindakan Pilihan Bebas
Sepanjang 60 Tahun Papua terhambat dan terbelakang dan tertutup Informasi membuat
Banyak diluar Papua mempertanyakan apa, bagiamana dan mengapa Papua? Papua itu jauh tertinggal, terbelakang dan termiskin adalah selogan dalam mempertahankan, memajukan dan menjadikan Papua dalam konsentrasi pembangunan berkelanjutan. Lebih daripada itu sesungguhnya masalah utama yaitu
menjadi konflik kepentingan berkepanjangan. Apa itu konflik kepentingan berkepanjangan ?
Konflik kepentingan berkepanjangan muncul akibat adanya confic Identitas berbasis nasionalisme yang berujung budaya perang dipedalaman Papua berkelanjutan Tampa henti akibat beberapa perundingan yang tidak melibatkan orang asli Papua yaitu cacatnya Pepera 1969, New York Agreement 1961, Roma Agreement , dan Perjanjian Freefort yang menganggap orang asli Papua tidak ada di Bumi Asia Pasifik sebagai konspirasi yang di jelaskan dalam (Cek: Bayang- Bayang Intervensi ).
Diatas menjadi akar persoalannya Tuk memajukan Papua dalam tolak ukur menuntaskan sticma ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan dalam kacamata masyarakat modern tetapi bertolak belakang dengan yang jauh lebih maju dalam kehidupan masyarakat tradisional dalam konteks dua kategori menganggap modern yang beradab atau Tradisional yang paling beradab.
Bagaimana memajukan tujuh provinsi baru dalam konflik kepentingan sebagai akar soal harus menjadi catatan tersendiri sebagai upaya menekan tingkat hambatan dalam pembangunan Nasional sebagai tolak ukur Papua mau dibawah kemana (Qavadis Papua, Fredi Numberi 2013 )
Jika misalnya penuntasan persoalan Papua yang dimunculkan Komnas HAM adalah bertolak belakang yang dipikirkan rakyat Papua dalam Asosiasi Masyarakat Adat Papua tetapi juga Nasional Papua Solidarity karena tidak menyelesaikan persoalannya sesuai mekanisme Internasional sebagai relevansi solidaritas Global yang menjadi prinsip bebas aktif yang harus dipatuhi kenegaraan dalam etika kenegaraan modern ( Pater Frans Magnis Soseno, SJ )
GARDATIMURNEWS.COM | PAPUA – Senin(26/12/2022) Papua di Masa Orde Lama, Orde Baru hingga Era Otsus. Conflic West Papua is Internasional problem ( Pilep Karma ).
Papua adalah Provinsi Paling Timur Nusantara yang selalu hambatan dalam berbagai pembangunan karena persoalan mengakar cacatnya Integrasi Indonesia 1963, Belanda Melalui UNTEA atas desakan Amerika Serikat sesuai kajian PJ. Doroglever. Buku : Tindakan Pilihan Bebas
Sepanjang 60 Tahun Papua terhambat dan terbelakang dan tertutup Informasi membuat
Banyak diluar Papua mempertanyakan apa, bagiamana dan mengapa Papua? Papua itu jauh tertinggal, terbelakang dan termiskin adalah selogan dalam mempertahankan, memajukan dan menjadikan Papua dalam konsentrasi pembangunan berkelanjutan. Lebih daripada itu sesungguhnya masalah utama yaitu
menjadi konflik kepentingan berkepanjangan. Apa itu konflik kepentingan berkepanjangan ?
Konflik kepentingan berkepanjangan muncul akibat adanya confic Identitas berbasis nasionalisme yang berujung budaya perang dipedalaman Papua berkelanjutan Tampa henti akibat beberapa perundingan yang tidak melibatkan orang asli Papua yaitu cacatnya Pepera 1969, New York Agreement 1961, Roma Agreement , dan Perjanjian Freefort yang menganggap orang asli Papua tidak ada di Bumi Asia Pasifik sebagai konspirasi yang di jelaskan dalam (Cek: Bayang- Bayang Intervensi ).
Diatas menjadi akar persoalannya Tuk memajukan Papua dalam tolak ukur menuntaskan sticma ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan dalam kacamata masyarakat modern tetapi bertolak belakang dengan yang jauh lebih maju dalam kehidupan masyarakat tradisional dalam konteks dua kategori menganggap modern yang beradab atau Tradisional yang paling beradab.
Bagaimana memajukan tujuh provinsi baru dalam konflik kepentingan sebagai akar soal harus menjadi catatan tersendiri sebagai upaya menekan tingkat hambatan dalam pembangunan Nasional sebagai tolak ukur Papua mau dibawah kemana (Qavadis Papua, Fredi Numberi 2013 )
Jika misalnya penuntasan persoalan Papua yang dimunculkan Komnas HAM adalah bertolak belakang yang dipikirkan rakyat Papua dalam Asosiasi Masyarakat Adat Papua tetapi juga Nasional Papua Solidarity karena tidak menyelesaikan persoalannya sesuai mekanisme Internasional sebagai relevansi solidaritas Global yang menjadi prinsip bebas aktif yang harus dipatuhi kenegaraan dalam etika kenegaraan modern.
Adm : Salman Ds