MAKASSAR| GARDATIMURNEWS.COM – Sejumlah organisasi buruh bersama lembaga pendamping hukum dan pemerintah daerah menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kondisi Pekerja Perikanan: Tantangan dan Upaya Perlindungan Ketenagakerjaan”.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, di Saoenk Cobek, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WITA.
Acara yang diinisiasi oleh PSBM, KPBI, dan FSBPI serta dihadiri perwakilan DPN FSBPI ini hadir sebagai wadah dialog untuk membuka mata publik terhadap realitas yang dihadapi para pekerja di sektor perikanan.
Diskusi menghadirkan Delandi Safri Pratama selaku Peneliti Riset sebagai narasumber utama, serta pemantik dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan LBH Makassar. Forum ini bertujuan untuk memetakan permasalahan riil di lapangan sekaligus merumuskan langkah konkret demi memperkuat perlindungan ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, diungkapkan bahwa sektor perikanan hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Mulai dari praktik kerja yang belum layak, minimnya perlindungan jaminan sosial, ketidakjelasan status hubungan kerja, hingga potensi pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.
“Kita melihat masih banyak pekerja perikanan yang rentan terhadap eksploitasi karena belum terlindungi secara maksimal oleh regulasi dan sistem yang ada,” ujar salah satu narasumber.
Melalui forum ini, para pihak sepakat untuk mendorong upaya nyata dari pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain perlunya penguatan regulasi, peningkatan intensitas pengawasan, perluasan akses jaminan sosial, serta penguatan peran serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya.
Kegiatan ini juga memiliki makna strategis menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Diskusi ini menjadi bentuk refleksi atas kondisi pekerja, khususnya di sektor perikanan yang selama ini sering kali luput dari sorotan publik.
Penyelenggara berharap, hasil kajian dan rekomendasi dari diskusi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan. Tujuannya jelas, yakni menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial bagi seluruh pekerja perikanan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.
Penulis: Muh Haidir
