GARDATIMURNEWS.COM / Jakarta —, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Penghargaan tesebut diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas).
“Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham,” ucap Reinhard.
Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi,” tutur Reinhard.
Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.
ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).
Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak meminta Jajarannya untuk terus mendukung Kinerja pengadaan barang dan jasa Kemenkumham dengan malaksanakan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan dan akuntabel.
Terpisah, Kepala Lapas Takalar, Ashari, meneruskan perintah Kakanwil Kemenkumham Sulsel menekankan kepada jajaran untuk mendukung kinerja pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Perkuat koordinasi dan komunikasi, jika ada kendala segera sampaikan agar kinerja pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(/*)
Laporan: Nwr